
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liga Indonesia Baru menetapkan Ferry Paulus sebagai pemangku jabatan tertinggi regulator kompetisi sepak bola nasional tersebut. Kepastian itu didapat seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT LIB rampung digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/11/2022)..
FP sapaan akrab Ferry Paulus dipercaya para pemegang saham untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dirut sebelumnya Ahkmad Hadian Lukita yang ditetapkan menjadi tersangka pasca tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang 1 Oktober yang lalu.
FP mengatakan bahwa tugas mengemban jabatan sebagai Direktur Utama PT LIB bukan sesuatu yang mudah.
“Saya mau memberi tahu satu informasi ini adalah jabatan yang berat,” kata Ferry Paulus dalam konferensi pers kepada awak media.
Pria asli Manado itu juga menjelaskan bahwa situasi itu tak lepas dari kondisi sepak bola Indonesia yang tengah ditimpa musibah seusai tragedi Kanjuruhan.
“Di mana teman sudah tahu sepak bola kita mengalami satu tragedi yang sebelumnya tak pernah terjadi di negeri ini,” kata dia.
Mantan Ketua Umum Persija Jakarta juga mengatakan bahwa dia hanya menjadi Direktur Utama PT LIB selama dua atau tiga bulan.
“Saya hanya bersedia untuk dua atau tiga bulan ke depan karena memang sejujurnya saya sendiri banyak kesibukan di luar sepak bola,” jelasnya.
Terpilihnya FP sebagai Dirut PT LIB membuat dirinya mundur dari kursi Direktur Olahraga klub Persija Jakarta karena takut terjadi konflik kepentingan, karena ia sekarang menjabat sebagai pemangku jabatan tertinggi di LIB.
“Conflict of interest pasti enggak karena memang per hari ini, Selasa (15/11), saya mengundurkan diri dari Persija karena kami berada di kolom yang sana, di dalam barangkali fair bedanya memang harus mengundurkan diri,” ujar Ferry Paulus, usai RUPS.
“Jadi per hari ini saya juga akan mengundurkan diri,” tegasnya
Pria 58 tahun itu juga akan segera bertemu pihak kepolisian untuk mengurus izin kelanjutan kompetisi yang sudah lama vakum, ia menilai Liga 1 realistis kembali berputar awal bulan Desember 2022.
“Tapi harus realistis apa yang diputuskan oleh pemangku kepentingan, belum ada keputusan, kalau yang paling realistis tanggal 2 (Desember),” tandasnya. (MNV)